Komisi V DPR meminta Dirjen Perkeretaapian dan PT KAI untuk mematangkan besaran Public Service Obligation (PSO) bagi peralihan Kereta Non AC menjadi Kereta AC.

"Kita perlu kejelasan atau breakdown PSO itu, dimana semula harga tiket Rp. 2000 menjadi Rp. 8000 rupiah,"ujar anggota DPR Hikmat Tomet (F-PG) Saat RDP dengan Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan, dan Dirut PT KAI Ignasius Jonan, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M.Said, di Gedung Nusantara, Rabu, (15/5).

Saleh Husin (Fraksi Hanura) mengakui rencana kenaikan harga tarif kereta non AC dari Rp. 2000 menjadi Rp. 8000 cukup memberatkan bagi masyarakat menengah bawah. "Kita mengharapkan KRL ekonomi ke AC dapat segera digunakan dan masyarakat bisa membeli tiket yang disepakati dan tidak memberatkan,"ujarnya.

Dia mengakui secara keamanan KRL ekonomi tidak layak dan mayoritas gerbong cenderung sudah tua. "Memang secara safety KRL ekonomi diragukan dan tiket juga cukup mahal,"terangnya.

Muhammad Arwani Thomafi (Fraksi PPP) mengatakan, saat ini telah terlihat adanya perbaikan pelayanan KA. kendala yang dihadapi KAI terkait pergantian non AC ke AC Yaitu persoalan komunikasi. "Intinya perlu adanya perbaikan pelayanan kepada msyarakat, maksud dan tujuan itu baik namun belum nyambung, ada kekhawatiran bagi masyarakat bila tarif ekonomi di hapus pendapatan mereka tentunya akan berkurang dan tidak sebanding dengan pengeluaran sehari-hari,"paparnya. (si)/foto:wahyu/parle/iw.